Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana pembangunan tahunan daerah dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintah, kewilayahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, Infrastruktur dan Sumber daya alam, bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintah, Kewilayahan Dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  5. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan
  6. Melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan daerah;
  7. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung;
  8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  9. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyesuaikan diri dengan kondisi dan tuntutan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja dengan meninggalkan pola kerja yang bersifat monoton. Sikap Proaktif dan Responsif tetap dikembangkan oleh Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah dengan keselarasan program pembangunan daerah dalam menghadapi segala tuntutan yang datang dari segala lapisan masyarakat. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada pola dan strategi perencanaan yang akan diterapkan, sedangkan penilaiannya dilakukan melalui indikator dan dapat dibuktikan serta diukur dengan pembenaran yang logis.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/ pedoman/ acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan), Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Tugas pokok dan fungsi organisasi Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah secara hirarki adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  • Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku;
  • Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  • Merumuskan kebijakan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan;
  • Menentukan kebijakan teknis pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
  • Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretariat, Sub Bagian, Bidang–bidang dan Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Mengoreksi dan menandatangani surat – surat serta memaraf surat – surat untuk ditandatangani Bupati;
  • Merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah – masalah pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sehubungan dengan kebijakan penyelenggaraan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  • Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  • Pelaksaanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsi.
  1. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang–undangan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat;
  • Menyusun langkah – langkah kerja/ kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
  • Mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dengan bidang– bidang lainnya;
  • Mengarahkan pelaksanaan tugas staf sekretariat serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala Badan;
  • Mengelola pelaksanaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Mengkoordinasikan penyusunan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat– menyurat yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan penelitian dan pengembangan tahunan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Badan;
  • Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  • Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  • Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat pada badan perencanaan pembangunan Daerah, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas;

  • Membantu Sekretaris menyelenggarakan ketatausahaan, rumahtangga, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
  • Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  • Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  • Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
  • Memberikan pelayanan: naskah badan, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  • Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
  • Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
  • Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/ hukuman dan pemberhentian/ pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
  • Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.
  • Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
  1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban dan administrasi keuangan dan perlengkapan.
  • Merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  • Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan;
  • Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan dan perlengkapan;
  • Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset badan;
  • merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  • Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  • Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan;.
  • Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas dan penyimpanan/pengurus barang;
  • Perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan Pengadaan penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
  • Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian keuangan dan perlengkapan.
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian keuangan dan perlengkapan.
  • Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf sub bagian keuangan dan perlengkapan kepada Sekretaris.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan tugasnya.
  1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut  Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Melakukan analisa dan  pengkajian perencanaan dan pendanaan  pembangunan daerah;
  • Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  • Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  • Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  • Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  • Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  • Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  • Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  • Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  • Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  • Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  • Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  • Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

 

  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  • Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  • Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  • Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  • Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  • Menyusun langkah- langkah kerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dengan sub bidang lain.
  • Memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
  • Memberikan dan mengumpulkan permasalahan dan memberikan saran kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

  • Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  • Pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  • Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  • Melaksanakan evaluasi rencana pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  • Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  • Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  • Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  • menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten;
  • Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  • Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk kelancaran tugas kedinasan.
  1. Sub Bidang Data dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

  • Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  • Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  • Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  • Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  • Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  • Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  • Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  • Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  • Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  • Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  • Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk kelancaran tugas kedinasan
  1. Bidang Pemerintah, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia.

Kepala Bidang Pemerintah, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemerintah, kewilayahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas tersebut  Kepala Bidang Pemerintah, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  • Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  • Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di kabupaten;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/ Lembaga Negara di Kabupaten;
  • Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  • Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
  • Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di kabupaten.

Bidang Pemerintah, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  • Merancang penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) di sub Bidang Pemerintah;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pemerintah;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang pemerintah;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di sub bidang pemerintah;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi di sub bidang pemerintah;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
  • Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang pemerintah;
  • Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang pemerintah;
  • Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional di sub bidang pemerintah;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di sub bidang pemerintah;
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran seksi pemerintah dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi pemerintah;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub Bidang Kewilayahan

Kepala Sub Bidang Kewilayahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  • Merancang penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang kewilayahan;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang kewilayahan;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang kewilayahan;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang kewilayahan;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi sub bidang kewilayahan;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten sub bidang kewilayahan;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang kewilayahan;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang kewilayahan;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sub bidang kewilayahan;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub bidang kewilayahan;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sub bidang kewilayahan.
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bidang kewilayahan;
  • Melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran sub bidang kewilayahan dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bidang kewilayahan;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Mempunyai uraian Tugas sebagai berikut :

  • Merancang penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang Pembangunan manusia;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang Pembangunan manusia;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pembangunan manusia;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang Pembangunan manusia;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sub bidang Pembangunan manusia;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten sub bidang Pembangunan manusia;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pembangunan manusia;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang Pembangunan manusia;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sub bidang Pembangunan manusia;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub bidang Pembangunan manusia;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sub bidang Pembangunan manusia;
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bidang Pembangunan manusia.
  • Melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran sub bidang Pembangunan manusia dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bidang Pembangunan manusia;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.  Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  • Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  • Melaksanakan Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  • Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/ Lembaga di Kabupaten;
  • Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
  • Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;

Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam terdiri dari;

  1. Sub Bidang Perekonomian

Kepala Sub Bidang Perekonomian Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  • Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang perekonomian;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang perekonomian;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang perekonomian;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang perekonomian;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten sub bidang perekonomian;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang perekonomian;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang perekonomian;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah sub bidang perekonomian;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub bidang perekonomian;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sub bidang perekonomian;
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bidang perekonomian;
  • Melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Sub Bidang pemerintah dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bidang perekonomian; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub Bidang Infrastruktur

Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  • Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang infrastruktur;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang infrastruktur;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang infrastruktur;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang infrastruktur;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten sub bidang infrastruktur;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang infrastruktur;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang infrastruktur;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah sub bidang infrastruktur;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub bidang infrastruktur;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sub bidang infrastruktur;
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bidang infrastruktur;
  • Melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang infrastruktur dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bidang infrastruktur;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub Bidang Sumber Daya Alam

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Mempunyai uraian Tugas sebagai berikut:

  • Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang sumber daya alam;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang sumber daya alam;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub Bidang Sumber Daya Alam;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub Bidang Sumber Daya Alam;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten sub Bidang Sumber Daya Alam;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub Bidang Sumber Daya Alam;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang sumber daya alam;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah sub bidang sumber daya alam;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub Bidang Sumber Daya Alam;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sub Bidang Sumber Daya Alam;
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bidang sumber daya alam;
  • Melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang sumber daya alam dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bidang sumber daya alam;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mnyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  • Melakukan penelitian dan pengembangan meliputi;
  1. Urusan pemerintahan;
  2. Penataan Daerah;
  3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Perangkat Daerah;
  5. Produk Hukum Daerah;
  6. Pembangunan Daerah;
  7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Keuangan Daerah;
  9. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
  10. Pelayanan Publik
  11. Partisipasi Masyarakat;
  12. Penyelengaraan Perkotaan;
  13. Kerjasama Daerah;
  14. Pemerintah Desa
  15. Pengelolaan Inovasi Daerah;
  16. Manajemen Sistem Informasi Daerah;
  17. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan;
  18. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah;
  19. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  20. Implementasi Kebijakan Sektoral di Daerah;
  21. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
  22. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Urusan Dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten.
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/ Lembaga di Kabupaten Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
  • Perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Penelitian Dan Pengembangan.
  • Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
  • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kelitbangan di Pemerintahan daerah;
  • Pelaksanaan fasilitas dan melakukan inovasi dan tekhnologi dalam pemerintahan daerah;
  • Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Indonesia dan asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang, serta pendampingan dan meminta laporan hasil penelitian;
  • Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan;
  • Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

  1. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam

Kepala Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  • Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub bidang penelitian sumber daya alam;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sub bidang penelitin sumber daya alam;
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub penelitian sumber daya alam;
  • Melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran penelitian Sub Bidang penelitian sumber daya alam dengan SKPD terkait;
  • Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian sumber daya alam; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub Bidang Penelitian Perekonomian

Kepala Sub Bidang Penelitian Perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  • Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang penelitian perekonomian koperasi;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Sub Bidang Penelitian Perekonomian Dan Koperasi;
  • Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
  • Melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi dengan SKPD terkait;
  • Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengembangan di sub bidang perekonomian dan koperasi;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

  • Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Memberikan saran dan bahan kepada kepala bidang dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  • Melaporkan kepada kepala bidang setiap selesai melakukan tugas/penugasan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran sub bidang inovasi dan tekhnologi dengan SKPD terkait;
  • Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengembangan di sub bidang inovasi dan teknologi;
  • Mengintegrasikan kebijakan inovasi dan teknologi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
  • Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau media lainnya;
  • Menginventarisasi dan menyiapkan fasilitasi teknologi dan inovasi daerah yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
  • Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tanggal 19 Maret 2001 Tentang Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya, dalam keputusan ini yang dimaksud Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Selanjutnya Unsur dan Sub Kegiatan Perencana terdiri atas :

  1. Pendidikan, meliputi :
  • Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ ijasah;
  • Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan dan mendapat sertifikat dan/ atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
  1. Kegiatan perencanaan meliputi :
  • Identifikasi Permasalahan.
  • Permusan Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan;
  • Pengkajian Alternatif.
  • Penentuan Alternatif dan Rencana Pelaksanaan.
  • Pengendalian Pelaksanaan.
  • Penilaian Hasil Pelaksanaan.
  1. Pengembangan profesi meliputi :
  • Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan.
  • Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan
  • Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan.
  • Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan;
  • Melakukan studi banding di bidang perencanaan
  • Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanan
  1. Penunjang kegiatan perencanaan meliputi :
  • Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan.
  • Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan.
  • Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional.
  • Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana.
  • Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
  • Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

Rincian Kegiatan untuk setiap jenjang jabatan perencana adalah sebagai berikut :

  1. Perencana Pertama :
  • Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;
  • Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi per-masalahan;
  • Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  • Memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  • Melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  • Mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  • Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan informasi;
  • Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;
  • Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  • Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;
  • Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;
  • Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  • Mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
  • Mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
  • Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakat-an/lingkungan;
  1. Perencana Muda, yaitu :
  • Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
  • Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
  • Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
  • Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;
  • Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;
  • Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi;
  • Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi;
  • Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  • Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
  • Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  • Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  • Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  • Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai dalam rangka pengujian model;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
  • Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
  • Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  • Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  • Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  • Menyusun disain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
  • Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
  • Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;
  • Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
  1. Perencana Madya :
  • Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  • Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
  • Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral;
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sector;
  • Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
  • Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  • Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  • Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
  • Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
  • Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sector;
  • Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  • Memantau/ memonitor kegiatan pelaksanaan/ perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
  • Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;
  • Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;
  • Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/ lingkungan;
  • Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor.
  1. Perencana Utama :
  • Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan.
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis makro.
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program jangka panjang.
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program strategis makro.
  • Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan.
  • Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif.
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro.
  • Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan.
  • Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan.
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro.
  • Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.
  • Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan.
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang.
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro.
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro.
  • Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.